uncategorized

Waketum Gerindra: Prabowo Nyaman dan Puji AHY

Jakarta – Ketum Gerindra Prabowo Subianto disebut memuji Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selain itu, Prabowo juga mengaku nyaman Ketua Kogasma Partai Demokrat (PD) itu.

Hal itu disampaikan Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang membeberkan pertemuan antara Prabowo dengan Waketum PD Syarief Hasan. Dalam pertemuan di kediaman Prabowo pada Kamis (5/7) lalu itu, disebut ada tanda-tanda kerjasama koalisi.

“Saya juga langsung mendengarkan dari pak Prabowo pada saat itu, Pak Prabowo bilang nyaman dan memuji AHY,” kata Ferry dalam diskusi Perspektif Indonesia ‘Meraba Pasangan Capres-Cawapres’ di restoran Gado Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).


Ia mengatakan, Gerindra akan membuka peluang bagi siapapun parpol yang ingin berkoalisi di Pilpres 2019. Dengan demikian koalisi tidak tertutup antara PKS, Gerindra dan PAN.

“Yang belakangan adalah dengan mas AHY, pertemuan di kediaman Prabowo di Kertanegara menunjukkan tanda-tanda terbukanya kerjasama politik koalisi antara Gerindra dengan Demokrat,” ungkapnya.

Ujung dari pertemuan itu, menurut Ferry, akan ada pertemuan antara Prabowo dan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu disebut akan segera dilaksanakan.

“Pertemuan antara Pak SBY dan Prabowo Insyaallah dalam waktu dekat akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan,” ucap Ferry.

Sebelumnya, Waketum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Syarief datang untuk membawa pesan dari Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pak Syarief berjumpa dengan Pak Prabowo. Ya biasalah, namanya ini hari-hari komunikasi politik. Menyampaikan pesan-pesan dari Ketua Umum PD dan Pak Prabowo mendengarkan pesan yang disampaikan Pak Syarief kepada beliau,” ujar Muzani di kediaman Prabowo, Kamis (5/7).

Menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, SBY mengirimkan pesan lewat Syarief soal Pilpres 2019. Saat ini Demokrat diketahui tengah menawarkan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang merupakan putra sulung Presiden RI ke-6 itu.
(yld/elz)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Jokowi: Banyak Bupati-Gubernur Ditangkap KPK, Saya Sangat Sedih

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan maraknya kepala daerah ditangkap KPK terkait kasus korupsi. Jokowi meminta kepala daerah menjauhi praktik korupsi.

“Sekarang ini banyak Bupati Gubernur ditangkap KPK. Hati-hati, jangan main-main dengan korupsi, suap, dan gratifikasi. Jangan bersentuhan dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan,” ujar Jokowi saat membuka Rakernas XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/7/2018).

Jokowi mengaku sedih karena mendengar kepala daerah tersangkut kasus korupsi, bahkan di tengah malam sekalipun. Namun ia meminta kepala daerah tidak perlu takut jika memiliki integritas dan bersih dari kasus.


“Kalau bersih tidak perlu yang namanya takut, khawatir. Saya sangat sedih, tengah malam tahu-tahu dapat berita, pagi subuh dapat berita,” tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum APKASI Mardani H Maming. Bupati Tanah Bumbu, Kalsel itu menyebut ada ratusan kepala daerah yang tersangkut kasus.

Ketua Umum APKASI Mardani H MamingKetua Umum APKASI Mardani H Maming Foto: Ray Jordan/detikcom

“Setelah sekian lama jadi bupati, saya mulai kehilangan rasa kebanggaan. Hampir setiap bulan kita dengar tiap bulan kepala daerah ditangkap. Kurang lebih 300 bupati tersandung masalah hukum. Ini angka yang fantastis,” ujar Mardani di depan Jokowi.
(rjo/hri) Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Bahas Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, DPR Rapat dengan Mendagri-KPU

Jakarta – DPR menggelar rapat konsultasi lintas komisi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, KPU dan Bawaslu hari ini. Rapat untuk membahas mengenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

Rapat lintas komisi dari Komisi II dan Komisi III juga turut dihadiri oleh Pimpinan DPR. Rapat rencananya digelar di Lantai 3 Gedung Nusantara III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018). Rapat sedianya dimulai pukul 10.00 WIB.

Pantauan di lokasi, Tjahjo tiba di Gedung DPR pukul 09.40 WIB. Tak berselang lama, Ketua KPU Arief Budiman juga tiba bersama jajarannya. Sementara Yasonna sendiri belum nampak hingga saat ini.


Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dalam pertemuan ini, DPR akan meminta penjelasan mengenai PKPU yang baru saja resmi diundangkan pada Selasa (3/7) lalu. Terutama terkait beberapa pasal yang dinilai masih membingungkan.

“Hari ini memang sudah diagendakan pertemuan Komisi II Bawaslu, Pimpinan DPR, KPU, Mendagri, Menkum HAM. Intinya adalah kita ingin penjelasan mengenai PKPU yang sudah diundangkan oleh Menkum HAM dalam lembaran negara karena ada beberapa pasal saya lihat masih confuse antara integritas pimpinan parpol dengan tidak menyertakan pasal berikutnya orang-orang yang pernah menjadi terpidana korupsi kejahatan anak, narkoba,” ujar Bamsoet.

“Tapi yang pasti kami memberikan catatan dari DPR bahwa ketentuan itu jelas melanggar konstitusi hukum kita. Bahwa seseorang tidak boleh dihukum dua kali. Dia kan sudah pernah dihukum kemudian dihukum lagi. Itulah beberapa catatan yang akan kita konsultasikan karena bagi DPR ini adalah menjadi preseden buruk bagi perjalan bangsa ini ke depan,” lanjutnya.

Hal yang sama diungkapkan Tjahjo Kumolo. Dia menjelaskan kedatangannya menghadiri rapat konsultasi bersama DPR hari ini untuk membahas PKPU No 20 Tahun 2018 itu.

“Berkaitan dengan PKPU masalah caleg yang juga sudah dikeluarkan putusan per-UU-annya oleh Kemenkum HAM. Hanya itu sementara. Yang lain-lain tidak ada. Karena ini kan sudah mulai tahapan-tahapan untuk pendaftaran parpol,” kata Tjahjo.
(mae/elz)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Irwandi, Gubernur Kedua Aceh yang Berurusan dengan KPK

Aceh – Irwandi Yusuf kini berurusan dengan KPK. Ia diperiksa secara maraton di Polda Aceh untuk menentukan statusnya. Irwandi bukan Gubernur Aceh pertama yang berurusan dengan KPK.

Dalam catatan detikcom, Rabu (4/7/2018), Gubernur Aceh Abdullah Puteh juga pernah berurusan dengan KPK hingga dipenjara. Puteh dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas kasus korupsi pembelian dua helikopter MI-2. Puteh mulai menghuni penjara sejak 2004.

Tapi Puteh hanya menjalani hidup di balik jeruji besi selama 5 tahun setelah mendapat remisi rutin. Pada 18 November 2009, Puteh sujud syukur di depan Lapas Sukamiskin, Jalan Sukamiskin, Bandung, karena bebas bersyarat.


Selepas dari penjara, Puteh kembali aktif di kancah politik. Mantan gubernur Aceh itu mendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.
Puteh kembali meramaikan bursa cagub dalam Pilgub Aceh 2017. Tapi Puteh yang maju lewat jalur independen kalah melawan Irwandi. Kini, aktivitas politik Puteh disalurkan ke partai besutan Tommy Soeharto, Partai Berkarya.

“Barusan Pak Abdullah Puteh akan bergabung mungkin di jabatan pembina juga,” kata Ketum Berkarya Neneng A Tuty di Masjid At-Tin, Jaktim, Jumat (13/10/2017).
(asp/rvk)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Anggota Komisi III: PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Bisa Digugat

Jakarta – Anggota DPR Komisi III Soenmandjaja meminta KPU tak melanggar undang-undang terkait PKPU larangan eks napi korupsi maju jadi caleg. Sebab, PKPU dibuat dengan merujuk pada undang-undang.

“Seluruh peraturan KPU yang diterbitkan sebagai kuasa UU, maka derajatnya berada di bawah UU,” ujar Soenmandjaja kepada wartawan, Selasa (3/7/2018).

“Oleh karena itu seluruh peraturan KPU atau PKPU wajib sesuai, selaras, dan mewujudkan pengamalan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945, serta nilai dan norma pada UU yang berlaku,” imbuhnya.


Saat ini, KPU berkukuh PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut berlaku untuk Pileg 2019. Peraturan KPU itu diteken Ketua KPU Arief Budiman, Sabtu (30/6).

Namun, Menkum HAM Yasonna Laoly belum meneken PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut. Aturan KPU itu disebut bertentangan dengan undang-undang.

Dengan situasi seperti ini, kata Soenmandjaja, masyarakat bisa menggugat PKPU tersebut melalui Mahkamah Agung (MA) apabila dirasa ada kejanggalan atau kerugian yang ditimbulkan. Menurut dia, langkah ini merupakan jalan terbaik daripada ‘debat kusir’ soal PKPU larangan eks koruptor nyaleg ini terus-terusan berlangsung.

“PKPU setelah diundangkan maka menjadi domain publik. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang merasa hak konstitusional atau hak asasinya terlanggar atau terugikan serta mempunyai ‘legal standing’, maka yang bersangkutan dapat mengajukan JR (judical review) atas suatu PKPU kepada Mahkamah Agung,” jelas politikus PKS itu.

Pernyataan Soenmandjaja merujuk pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pasal itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (3), menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum,” sebut Soenmandjaja.

“Segala perdebatan harus bertahkim di muka hukum sampai ada kepastian hukum yang tetap,” tuturnya.
(tsa/elz)

Sumber Berita: detik.com

Anies Hingga Pj Gubernur Jabar Hadiri Pengukuhan Pengurus APPSI

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Acara ini dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia, Senin (2/7/2018). Pj Gubernur Jabar M Iriawan juga terlihat menghadiri acara ini termasuk Gubernur Jatim Soekarwo.

Kepengurusan APPSI 2015-2019 sebelumnya dipimpin Syahrul Yasin Limpo. Saat ini ketua umum APPSI dijabat Gubernur Jatim untuk sisa masa bakti 2015-2019.

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Senin (2/7/2018) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Senin (2/7/2018) Foto: Indra Komara-detikcom

“Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini tanggal 2 juli 2018 saya Menteri Dalam Negeri selaku pembina APPSI dengan resmi mengukuhkan dewan pengurus APPSI sisa masa bakti tahun 2015-2019,” kata Tjahjo saat pengukuhan di Ruang Flores A Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Dalam kepengurusan APPSI yang baru ini, Anies menjabat sebagai Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra. Sementara Waketum APPSI Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Ketua Bidang Hukum dan Pemerintahan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra Gubernur DKI Anies Baswedan
(idn/fdn)

Sumber Berita: detik.com

Ganjil Genap 15 Jam Saat Asian Games, Warga Diminta Legowo

Jakarta – Pemerintah berencana melakukan perpanjangan jam ganjil genap hingga 15 jam saat Asian Games. Pemilik kendaraan diminta ikut mendukung aturan itu demi kelancaran Asian Games 2018.

“Mohon maaf pada warga yang kelas menengah atas terutama. Yang punya mobil agak sulit. Tapi kan ini kan buat Indonesia,” kata Ketua Inasgoc (pantia penyelenggara Asian Games) Erick Thohir usai acara Fun Run di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (1/7/2018).

Erick mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan ganjil genap. Bersama Pemprov DKI, pihaknya juga terus mengkaji proses pengamanan dan kesiapan lalu lintas di Asian Games

“Saya rasa sudah koordinasi dengan gubernur DKI. Memang kalau masalah kemacetan DKI yang lebih paham dari kami. Kita merupakan satu kesatuan. Ini yang akan kita bilang kemacetan akan direview lagi supaya berjalan lancar,” jelasnya.


Sementara itu, Menko PMK Puan Maharani berharap warga ikut menyemarakkan gelaran Asian Games. Menurutnya, sukses Asian Games bukan cuma kepentingan pemerintah tapi juga semua warga Indonesia.
“Ini kerja bukan hanya kerja pemerintah, ini kerja semua yang harus bekerja, dan tentu saja ini gotong royong dari seluruh rakyat Indonesia bahwa ini event internasional yang ada di Indonesia. Jadi, memang keberhasilan Indonesia adalah keberhasilan rakyat Indonesia,” jelas Puan.

Kebijakan ganjil-genap ini akan berlaku setiap hari mulai pukul 06.00 sampai 21.00 WIB. Uji cobanya sendiri akan berakhir pada 31 Juli tahun ini.

Adapun rencana perluasan lokasi ganjil-genap adalah sebagai berikut:

1. Jalan S Parman-Jalan Gatot Subroto-Jalan MT Haryono-Jalan DI Panjaitan-Jalan Ahmad Yani-Simpang Coca Cola/Perintis Kemerdekaan Cempaka Putih.

2. Arteri Pondok Indah mulai Simpang Kartini sampai Simpang Kebayoran Baru.

3. Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

4. Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat.
(fdu/jor)

Sumber Berita: detik.com

Viral ‘Stadium Buka Lagi’, Begini Faktanya

Jakarta – Media sosial diramaikan dengan bahasan soal diskotek Stadium Club yang ditutup Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2014, dibuka kembali. Stadium Club dikabarkan berganti nama menjadi 108 The New Atmosphere.

Terkait kabar tersebut, manajemen 108 The New Atmosphere buka suara. Dijelaskan bahwa yang akan dibuka pada tanggal 2 Juni 2018 mendatang adalah 108 The New Atmosphere, dan berbeda dengan Stadium Club.

“Sehubungan dengan adanya isu yang beredar di media sosial dan media online mengenai kabar bahwa Stadium Club telah dibuka kembali dan berganti menjadi 108 The New Atmosphere. Kami dari Management 108 The New Atmosphere mengklarifikasi bahwa berita-berita tersebut tidak benar dan berpotensi meresahkan masyarakat,” demikian keterangan dari manajemen 108 The New Atmosphere.


detikcom menerima surat keterangan manajemen 108 The New Atmosphere melalui Kadis PTSP Edy Junaedi, Jumat (29/6/2018). Surat tersebut menegaskan bahwa 108 The New Atmosphere berbeda dengan lokasi Stadium Club dulu

“108 The New Atmosphere beralamat di Jalan Hayam Wuruk nomor 108. Sedangkan Stadium Club berada di Jalan Hayam Wuruk nomor 111,” tulis pernyataan tersebut.

Pihak Management 108 juga menyertakan bukti foto bangunan dari 108 The New Atmosphere. Berikut klarifikasi lengkap dari pihak Management 108 terkait kabar dibukanya kembali Stadium Club:

Klarifikasi Resmi Management 108

Sehubungan dengan adanya isu yang beredar di media sosial dan media online mengenai kabar bahwa Stadium Club telah dibuka kembali dan berganti menjadi 108 The New Atmosphere

Kami dari Management 108 The New Atmosphere mengklarifikasi bahwa berita-berita tersebut tidak benar dan berpotensi meresahkan masyarakat.

Adapun berita yang tidak benar itu sebagai berikut:
1. 108 The New Atmosphere beralamat di Jalan Hayam Wuruk no. 108
2. Sedangkan Stadium Club berada di Jalan Hayam Wuruk no. 111

Diharapkan agar semua elemen masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi berita tersebut yang beredar di media sosial.

Demikian pernyataan klarifikasi ini kami sampaikan.
(yas/rna)

Sumber Berita: detik.com

Divonis Mati, Aman Abdurrahman Resmi Tak Ajukan Banding

Jakarta – Aman Abdurrahman resmi tidak mengajukan banding atas putusan hukuman mati terhadapnya. Aman terbukti bersalah menjadi penggerak sejumlah teror di Indonesia, termasuk bom Thamrin pada 2016.

“Tidak ada banding baik dari pengacara maupun ustaz Oman sendiri,” kata kuasa hukum Aman, Asludin Hatjani, ketika dihubungi detikcom, Jumat (29/6/2018).

Asludin mengatakan pihak keluarga Aman memintanya tidak mengajukan hak banding. Sebab menurutnya, pihak keluarga yakin ajal telah ditentukan oleh Allah.

“Saya sebagai pengacara diminta oleh ustaz Oman untuk tak banding, keluarga sendiri hanya menyampaikan bahwa ajal itu sudah ditentukan oleh yang di atas, Allah SWT,” ujarnya.


Aman mendapat vonis hukuman mati tepat pada Jumat (22/6) lalu. Dengan tidak diajukan banding, maka putusan tersebut inkrah.

Sebelumnya diberitakan, Aman Abdurrahman alias Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarman divonis hukuman mati. Aman terbukti menjadi penggerak sejumlah teror di Indonesia, termasuk bom Thamrin pada 2016.

“Menyatakan terdakwa Aman Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati,” ujar hakim ketua Akhmad Jaini membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).
(yld/bag)

Sumber Berita: detik.com

Fredrich Yunadi Hadapi Vonis Kasus Hilangnya Novanto Hari Ini

Jakarta – Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi bakal menghadapi sidang vonis dalam kasus dugaan merintangi penyidikan Novanto dalam kasus e-KTP hari ini. Persidangan bakal digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

“Agenda sidang vonis pukul 10.00 WIB,” ujar jaksa KPK M Takdir saat dihubungi, Rabu (27/6/2018).

Vonis ini bakal dibacakan setelah Fredrich membacakan pleidoi selama sekitar 9,5 jam pada Jumat (22/6) lalu.


Fredrich sendiri menyerahkan putusan kepada hakim. Namun, dia berharap divonis bebas karena merasa tak bersalah dalam kasus ini.

“Ya bebas lah, kita mau begitu tapi kita tidak tahu ini sudah tercampur dendam. Kalau orang dendam kita sulit, saya mengoreksi pemalsuan saja tidak jawab, dia (jaksa KPK) keberatan soal bahasa,” ucap Fredrich usai pembacaan pleidoi.

Dia pun menuding jaksa KPK membuat cerita fiktif dalam analisa yuridis di surat tuntutan. Bahkan dia menilai majelis hakim telah memihak ke jaksa KPK karena mengabulkan kedua saksi ajudan Setya Novanto AKP Reza Pahlevi dan Politikus Golkar Aziz Samual tidak dihadirkan dalam persidangan

Dalam perkara ini, Fredrich dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider kurungan 6 bulan. Jaksa KPK menyebut Fredrich membuat rencana Setya Novanto dirawat di rumah sakit agar tidak bisa diperiksa dalam kasus proyek e-KTP oleh penyidik KPK. Fredrich pun menghubungi dokter Bimanesh Sutarjo karena kliennya ingin dirawat di RS Medika Permata Hijau.
(haf/haf)

Sumber Berita: detik.com