uncategorized

Dapat Izin Jokowi, Menag Lukman Ikut Nyaleg di Pemilu 2019

JakartaPPP menjadi penutup pendaftaran bakal calon legislatif yang mendaftarkan kadernya dengan jumlah 575 orang melalui 80 Dapil. PPP menyebut caleg yang didaftarkan terdiri dari beberapa kalangan, salah satunya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo.

“Alhamdulillah menjelang batas waktu pendafatran caleg 2019 kami akhirnya sampai disini dan mendaftrkan caleg kami jumlahnya 575 orang terdiri dari berbagai elemen,” ujar Sekjen PPP Asrul Sani saat konferensi pers di KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

“Caleg kami juga banyak dari eksternal terdiri dari beberapa Perwira, TNI, Polri, profesional, mantan BUMN, kalangan akademisi, dan aktivis ormas islam, ulama. Totalnya 575. Alahmdulillah bisa kami daftarkan termasuk Menteri Pak Lukman Hakim yang pada akhirnya mendaftarkan setelah mendapat izin dari Jokowi. Romi tak termasuk,” sambungnya.

Ia mengatakan alasan Ketum PPP Romahurmuziy tidak mendaftar menjadi caleg karena dimaksudkan untuk fokus kampanye ke seluruh Dapil dan memfokuskan diri jika nantinya dipilih menjadi cawapres Jokowi.

“Kenapa Romi tak jadi caleg supaya Romi bisa turut serta dalam kampanye di seluruh Dapil yang ada di nusantara. Kalau cawapres, kita lihat ada di kantong Pak Jokowi,” jelasnya.

Terkait peraturan KPU yang melarang napi korupsi menjadi caleg, PPP mengatakan telah memenuhi syarat tersebut melalui penjaringan kader.

‘Kami sudah lakukan seleksi ada mantan napi korupsi, tapi kan terlepas dari kesepakatan pemerintah DPR dan kpu. Kami menandatangani pakta integritas. Akhirnya PPP memutuskan untuk tidak mengakomodasi caleg napi dari kasus yang tak bisa. Apabila terbukti kami akan coret,” tegas dia.
(nkn/nkn)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Geledah 3 Lokasi, KPK Sita CCTV Hingga Dokumen PLTU Riau-1

JakartaKPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus dugaan suap dalam proyek PLTU Riau-1. Dari penggeledahan itu, KPK menyita dokumen hingga rekaman CCTV.

“Cukup banyak dokumen terkait Riau-1 yang kami temukan. Termasuk dokumen yang menjelaskan skema kerja sama sejumlah pihak di kasus ini. Ada juga barang bukti elektronik yang diamankan, di antaranya CCTV dan alat komunikasi,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (16/7/2018).

Namun, Febri enggan menyebut dari lokasi mana barang bukti yang disita KPK itu berasal. Menurutnya, saat ini penggeledahan di beberapa tempat masih berlangsung.

“(Dari) salah satu lokasi. Belum bisa kami sampaikan. Karena penggeledahan masih berjalan di sebagian tempat sampai dengan menjelang dini hari ini, itu informasi awal yang kami bisa sampaikan,” tuturnya.

Ia mengatakan penggeledahan yang masih berlangsung saat ini adalah di Kantor PLN dan Kantor PJB Indonesia Power. Sementara, penggeledahan di ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih telah selesai.

“Ruang kerja EMS (Eni Maulani Saragih) telah selesai. (Penggeledahan di Kantor) PLN dan PJB tadi masih berlangsung. Untuk lokasi PJB, Dirut baru saja sampai di lokasi,” tuturnya.

“Sekali lagi, kami harap semua pihak koperatif,” imbuhnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka. KPK menduga Eni menerima keseluruhan Rp 4,5 miliar dari Johannes untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Johannes merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

KPK sendiri telah mengamankan Rp 500 juta yang diduga merupakan pemberian keempat kepada Eni. Pemberian pertama Eni diduga pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, pemberian kedua pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, dan pemberian ketiga 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta. Ada dugaan pemberian tersebut melalui staf dan keluarga Eni.
(haf/haf)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Kasus Suap PLTU-1 Merembet ke Rumah PLN 1

Jakarta – KPK langsung mengembangkan kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat, salah satunya ke rumah pribadi Dirut PLN Sofyan basir.

Penyidikan kasus ini bermula pada Sabtu (15/7) kemarin. Ditandai dengan penetapan tersangka terhadap pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Sebelum tahap penyidikan, kasus ini ‘dibuka’ ke publik dengan proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah tempat. Pada penangkapan Jumat kemarin, KPK mengamankan 13 orang. Selain Eni dan Kotjo, ada nama Tahta Maharaya yang merupakan staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku sekretaris Kotjo, M. Al Khafidz suami dari Eni yang juga sebagai Bupati Temanggung terpilih, serta 8 orang lainnya yang merupakan supir, ajudan, hingga staf.


Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mendapatkan sejumlah bukti adanya dugaan persekongkolan dan penerimaan uang sebagai fee terkait salah satu dari proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Diduga ada penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.

Kaitan Dengan PLN

Menurut Basaria, ada hubungan pekerjaan antara Blackgold dengan PLN terkait pembangunan PLTU. Dari sinilah pihaknya akan melakukan penelusuran lebih dalam.

“Hubungan dengan PLN apa pasti ada keterkaitannya dengan pekerjaan, tetapi apa pihak PLN terima sesuatu akan ada pengembangan, tapi bagaimana. Pasti ada keterkaitan soal pekerjaan,” ujar Basaria.

Dalam mengerjakan proyek PLTU Riau-1, Blackgold tergabung sebagai konsorsium dengan perusahaan lain. Basaria mengatakan akan melakukan pengembangan apakah ada perusahaan lain yang tergabung dalam konsorsium juga memberikan uang suap.

“Pemeriksaan sementara belum menyangkut konsorsium lain, apa ada pengembangan masih akan dikembangkan,” ujar Basaria.

Menggeledah Rumah PLN 1

Sehari berselang, tim KPK langsung mengembangkan kasus ini. Penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah tempat salah satunya di rumah Dirut PLN Sofyan Basir.

“Hari ini, tim KPK melakukan penggeledahan di 5 lokasi, rumah tersangka Eni M Saragih, kantor tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, apartemen Johannes Budisutrisno Kotjo, rumah Dirut PLN dan rumah Johannes Budisutrisno Kotjo,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Atas kasus ini, KPK berharap semua pihak bersikap koperatif terhadap tim penyidik yang menggeledah lokasi.

“Kami harap semua pihak bersikap koperatif terhadap tim KPK yang sedang menjalankan tugasnya,” kata dia.

PLN Siap Bantu KPK

Direksi PLN angkat bicara mengenai penggeledahan KPK di rumah dirut mereka, Sofyan Basir. Mereka menghormati proses hukum yang berlaku.

“Menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” demikian pernyataan direksi yang disampaikan Kepala Satuan Komunikasi korporat PLN, I Made Suprateka, Minggu (15/7/2018).

Jajaran direksi mengatakan Sofyan Basir patuh terhadap aturan yang berlaku. Namun manajemen PLN menyatakan sampai saat ini belum pernah menerima pemberitahuan apapun dari KPK.

“Namun kami berharap proses penggeledahan di tempat tinggal Sofyan Basyir oleh KPK dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku dan transparan,” ujar Made.

“Perlu kami sampaikan bahwa managemen PLN sampai dengan detik ini belum menerima informasi apapun mengenai status Sofyan Basyir dari KPK,” sambung Made.
(fjp/fjp)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Kronologi OTT Anggota DPR Eni Saragih Terkait Proyek PLTU Riau-1

Jakarta – KPK mengamankan total 13 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) anggota DPR Eni Maulani Saragih. Eni sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK.

“KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, hingga KPK melakukan tangkap tangan pada hari Jumat 13 Juli 2013 sore di Jakarta,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018).

Berikut kronologi OTT Eni Saragih selengkapnya:

13 Juli 2018 siang
Tim mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari sekretaris Johannes Budisutrisno Kotjo atau JBK (tersangka penyuap Eni) ke Tahta Maharaya (TM) sebesar Rp 500 juta. TM merupakan staf sekaligus keponakan Eni.

Pukul 14.27 WIB
TM diamankan KPK di parkiran basement kantor Graha BIP. Uang Rp 500 juta diamankan dalam pecahan Rp 100 ribu. Uang tersebut dibungkus amplop cokelat dan dimasukkan kantong plastik hitam.

Pukul 14.30 WIB
KPK mengamankan sekretaris JBK bernama Audrey Ratna (ARJ) di ruang kerjanya di lantai 8 Graha BIP. Kemudian dari rumah ARJ tim mengamankan dokumen tanda terima penyerahan uang Rp 500 juta ARJ ke TM. Setelah itu JBK turut diamankan di ruang kerjanya di Graha BIP bersama pegawai dan sopir JBK.

Pukul 15.21 WIB
KPK mengamankan Eni di rumah Mensos Idrus Marham di Widya Chandra bersama sopirnya.

Pukul 16.30 WIB
Seorang staf Eni diamankan di Bandara Soekarno-Hatta.

14 Juli 2018 dini hari sekitar pukul 01.00
Tim mengamankan 3 orang lain yaitu suami Eni, dan 2 staf Eni. Ketiganya diamankan di rumah Eni di kawasan Larangan, Tangerang.

Eni kini telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Diduga Eni menerima keseluruhan uang dari JBK adalah senilai Rp 4,5 miliar. Uang tersebut diberikan kepada Eni karena Eni diyakini memiliki peran memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.
(rna/idh) Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Anggota DPR Eni Saragih Ditangkap, KPK: Belum Ada Kaitan dengan Idrus

JakartaKPK menangkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih di rumah Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Namun, menurut KPK belum ada kaitan antara Idrus dengan kasus yang diduga terkait Eni.

“Sejauh ini belum ada. Karena ini baru beberapa jam setelah kita amankan” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/7/2018).

Selain Eni Saragih, KPK mengamankan pihak swasta, staf ahli dan sopir. KPK menyebut ada pihak yang diamankan dari rumah Mensos Idrus Marham. Namun KPK tidak menyebut orang yang dimaksud.

“Tadi setelah kita ikuti, ada salah satu pihak yang ada di rumah tersebut. Jadi kami amankan di sana dan kita bawa ke kantor KPK. Lokasinya kebetulan ada di sana dan tentu saja setelah kami memastikan bahwa orang yang diduga terlibat atau menjadi bagian dari perkara yang sedang kita tangani ini adalah salah satu yang kita bawa kemudian ke kantor KPK,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan tim KPK turut mengamankan duit sejumlah Rp 500 juta dalam OTT itu. Kasus yang melibatkan Eni disebut terkait dengan tugasnya di Komisi VII.

“KPK mengamankan uang Rp 500 juta,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada detikcom, Jumat (13/7).
(haf/fdn)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Jelang Asian Games, BRG Cek Kelembaban Gambut Cegah Karhutla

Jakarta – Badan Restorasi Gambut (BRG) menyebut kondisi kelembaban lahan gambut di Riau sudah berada di level 60 persen atau kering. BRG akan terus memantau kondisi kelembaban lahan gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jelang Asian Games 2018.

“Kalau dilihat di Riau kelembapannya sudah berada 60%, sudah harus koordinasi. Tapi kembali wewenangnya di Satgas. Sekarang kegiatan pembahasan sudah diserahkan ke Pemprov tahun ini masuk ke mereka,” ujar Kepala BRG Nazir Foead di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Menurut Nazir, kondisi tersebut sudah masuk dalam kategori kering. Oleh karenanya, BRG terus memonitor kelembaban lahan gambut itu.

“Saya mau ke Riau bulan depan, harus waspada nih karena sudah kering. Tapi kalau sudah kering, berarti harus banyak patroli,” ujar Nizar.

Kementerian dan lembaga lain juga terlibat mengantisipasi karhutla menjelang Asian Games. Satgas sudah dibentuk.

“Ini juga rekan-rekan di daerah kan ada satgas, dikomandani oleh Danrem dan Sekda. Tentu di sini itu Bu Menteri, Pak Willem (Kepala BNPB), kami memantau kelembaban gambutnya. Ini kerja tim. Misalkan BMKG mengeluarkan prediksi, ini mau musim kemarau, dan arah angin ke sana ke sini,” tutur Nizar.

Selain itu, BRG juga menyampaikan program edukasi dan sosialisasi restorasi gambut yang melibatkan MUI dan tokoh agama setempat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi berpesan supaya tokoh agama setempat turut andil memberikan edukasi dan sosialisasi restorasi gambut pada masyarakat.

“Ya tadi ada saran dari beliau, karena awal tahun ini kami mengajak dai dari desa yang ada gambut, dibantu dari MUI, membuat beberapa program. Pak presiden menyampaikan itu sangat bagus, beliau juga saran nanti dai-nya juga selain ceramah ada juga kegiatan bareng masyarakat,” beber Nizar.
(dkp/ams)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Hitung-hitungan Keluarga: Ahok Bisa Bebas Murni Januari 2019

Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin bebas murni meski sebenarnya bisa bebas bersyarat pada Agustus 2018. Keluarga Ahok berupaya menghitung-hitung tanggal kapan sebenarnya Ahok bisa bebas murni.

Kakak angkat Ahok, Andi Analta, menyebut tanggal bebas murni Ahok 4 Januari 2019. Bagaimana hitungan Andi hingga menemukan tanggal itu?

Andi menyebut Ahok divonis pada 9 Mei 2017 dan langsung menghuni selnya. Saat itu, Ahok divonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Setelah itu, Ahok disebut Andi mendapatkan sejumlah remisi, berikut daftarnya seperti dipaparkan Andi dalam keterangan persnya.


– Remisi saat Natal 2017 diterima Ahok selama 15 hari, sehingga menurut Andi, Ahok diperkirakan bebas pada 24 April 2019.
– Remisi umum diterima Ahok pada 17 Agustus 2017. Waktu perkiraan Ahok bebas pada 24 April 2019 sebelumnya disebut Andi menjadi 23 Februari 2019.
– Remisi tambahan yang bisa diperoleh Ahok di tahun depan adalah 1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun itu.
Jika remisi tambahan itu diberikan di hari Proklamasi Kemerdekaan RI (17/8/2018), maka remisi tambahan yang akan diperoleh Ahok adalah 1/3 dari remisi 2 bulan (60 hari) atau sama dengan 20 hari. Maka waktu bebas Ahok dari seharusnya pada 23 Februari 2019, akan mendapat tambahan pengurangan 20 hari lagi, sehingga waktu bebasnya akan menjadi pada 3 Februari 2019.
– Remisi berikut yang akan diperoleh Ahok adalah remisi khusus lagi yakni remisi Natal 2018. Karena di masa itu ia sudah menjalani masa tahanan lebih dari 12 bulan, maka Ahok akan mendapat remisi Natal 2018 sebanyak 1 bulan.
Dengan demikian, masa bebas Ahok berubah lagi dari seharusnya 3 Februari 2019 menjadi 4 Januari 2019.

(dhn/fdn)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Golkar Siap Nego Bila Cawapres Jokowi Tak Sesuai Pilihan Partai

Jakarta – Partai Golkar punya rencana menempatkan kadernya di kursi cawapres, mendampingi capres Jokowi di 2019. Bila cawapres Jokowi tak sesuai pilihan Golkar, ini yang akan dilakukan Golkar.

“Kita sudah menyiapkan langkah antisipasi. Tentu tidak bisa kita sampaikan di muka umum. Langkah antisipasinya bisa jadi kita tetap mendukung Jokwoi dan tentu dengan negosiasi tertentu atau lain-lain akan kita bicarakan di internal partai,” kata Wasekjen Golkar M Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Sejauh ini, cawapres Jokowi masih teka-teki. Dia menyebut penentuan cawapres Jokowi turut menentukan keutuhan parpol koalisi.

“Urusan menetukan cawapres ini adalah urusan yang sangat krusial. Akan sangat menetukan utuh dan retaknya koalisi Jokowi,” kata Sarmuji.
Sarmuji mengatakan, pembahasan cawapres Jokowi harus diputuskan bersama seluruh parpol koalisi. Dengan demikian, dia berharap koalisi Jokowi untuk Pilpres 2019 tetap utuh.

“Kita berharap koalisi Jokowi utuh. Karena itu pembicaraan cawapres harus dilakukan dalam kapasitas yang setara dan harus dibicarakan dilaksankan dalam suasana yang bersahabat dengan memperhitungkan mitra koalisi,” sebut Sarmuji.
(tsa/dnu)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Polisi Olah TKP Kebakaran di Kemenhub, Gedung Karya Disterilkan

Jakarta – Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran di gedung Kemenhub. Selama olah TKP, karyawan yang biasa berkantor di gedung terbakar dipindahkan untuk sementara.

Pantauan detikcom di gedung Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018), pukul 11 30 WIB, pegawai Kemenhub terlihat memenuhi halaman belakang Gedung Karya. Ada pegawai yang menunggu, ada juga yang beranjak meninggalkan gedung.

Karo Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Baitul Ihwan mengatakan saat ini polisi masih melakukan olah TKP di Gedung Karya. Selama olah TKP berlangsung, area Gedung Karya harus steril dari kegiatan pegawai.

“Pertama pihak kepolisian masih sedang melakukan evaluasi dan penyidikan terhadap Gedung Karya yang kemarin terjadi sesuatu kebakaran. Sampai saat ini kita belum bisa masuk sama sekali ke dalam Gedung Karya. Jadi, masih dalam posisi evaluasi, penyidikan,” kata Ihwan saat jumpa pers di lokasi.

Karena aturan sterilisasi itu, semua karyawan Kemenhub yang sehari-hari bekerja di Gedung Karya dipindahkan ke sejumlah gedung. Ada tiga gedung yang disiapkan untuk menampung yaitu gedung Ditjen Perhubungan Udara di Kemayoran, gedung Badan Penelitian Kemenhub di Jl Medan Merdeka Timur dan dua gedung yang berada di belakang Gedung Karya.

“Nah untuk itu saat ini sedikit terlihat karyawan kita. Hari ini kita melakukan suatu pengaturan, pembagian ruangan-ruangan untuk melaksanakan kinerja yang tidak bisa dilakukan di Gedung Karya,” terang Ihwan.

“Jadi pengaturannya, sebagian kita taruh di gedung di Merdeka timur, ada juga di Kemayoran dan begitu juga pengaturan di dua gedung yang ada di sekitar kita di sini. Karena gedung di sana ada 5 sub sektor, darat, laut, udara sehingga sangat mengganggu kinerja kalau kita tidak cepat melakukan penataan terhadap karyawan kita,” imbuhnya.

Ihwan menuturkan proses pemindahan pegawai diharapkan selesai siang ini. Dengan begitu, para karyawan bisa bekerja seperti biasa.

“Ketiga, tentunya saat ini masih dilakukan suatu persiapan-persiapan, sehingga kita harapkan siang ini nanti bisa berjalan,” ujar Ihwan.

Gedung Karya Kemenhub terbakar pada Minggu (8/7) pagi. Ada tiga korban tewas akibat kebakaran tersebut dan 14 korban yang berhasil selamat.

(idh/idh)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional

Evakuasi Korban Kebakaran Kemenhub Selesai, 20 Orang Selamat

Jakarta – Total ada 20 korban selamat yang dievakuasi dari kebakaran di Gedung Karya Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Petugas pemadam kebakaran memastikan sudah tidak ada lagi korban yang terjebak di dalam gedung.

“Sudah dievakuasi semua (korban selamat), keseluruhan ada 20 orang,” kata Kasiops Damkar Jakarta Pusat Syarifudin kepada detikcom, Minggu (8/7/2018).

Syarifudin juga saat ini masih berada di lokasi. Selain itu, dia memastikan korban tewas dari peristiwa itu ada 3 orang.


“(Korban tewas) 3 orang, positifnya 3,” ucap Syarifudin.

Menurut Syarifudin, sumber api berasal dari lantai P1 yang berada di bagian bawah gedung. Namun, api merambat melalui kabel sehingga bagian lantai atas terbakar juga.

Namun saat ini, api sudah berhasil dipadamkan. Di sisi lain, petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran.

(dhn/imk)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional